PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) resmi menerima hibah empat aset Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Prosesi serah terima berlangsung di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (4/8).
Aset yang dihibahkan berupa empat infrastruktur jembatan pada ruas Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, masing-masing Jembatan Sei Sempango Raya, Jembatan Sei Bitan Lunuk, Jembatan Sei Anak Bitan, dan Box Culvert Km 50-01. Seluruh aset ini sebelumnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan kini resmi dialihkan ke Pemkab Murung Raya untuk dikelola serta dimanfaatkan dalam kepentingan pelayanan publik.
Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan secara terpisah oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Hanyi Ether Binti, dan Bupati Murung Raya, Heriyus. Acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen hibah secara simbolis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Nelson dan jajaran, serta unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Murung Raya.
Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas hibah tersebut. Ia menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, sangat penting dalam memperkuat pembangunan infrastruktur strategis di Murung Raya.
“Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pembangunan. Karena itu kami berharap bantuan untuk peningkatan infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun bandara yang sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas, efisiensi waktu tempuh, dan aksesibilitas antarwilayah,” ujar Heriyus.
Heriyus juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata.
Melalui hibah empat aset strategis ini, pemerintah daerah berharap pengelolaan infrastruktur dapat semakin optimal, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Tinggalkan Balasan