Muara Teweh — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, menyampaikan perhatian serius terhadap kondisi Jembatan Patake di Kelurahan Tumpung Laung II yang hingga kini masih menggunakan jembatan darurat. Ia menegaskan, kondisi tersebut sudah tidak layak dan membutuhkan penanganan segera demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Menurut Tajeri, persoalan jembatan tersebut bukan hal baru dan telah beberapa kali dibahas di DPRD. Bahkan, ia bersama unsur dinas teknis telah melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi faktual di lapangan.
“Jembatan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat dan sudah beberapa kali diusulkan. Kami bersama Dinas PUPR juga sudah meninjau langsung ke lapangan,” ujar Tajeri.
Ia menjelaskan bahwa jembatan darurat yang saat ini digunakan tidak mampu lagi menampung aktivitas harian masyarakat, terutama kendaraan pengangkut hasil pertanian maupun kebutuhan pokok. Kondisinya dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi menghambat pergerakan ekonomi warga.
Karena itu, Tajeri menekankan perlunya penggantian total jembatan dengan konstruksi baja atau struktur permanen lainnya yang lebih kuat serta berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Kondisi jembatan darurat saat ini sudah sangat tidak memadai. Solusi terbaik adalah pembangunan jembatan baru dengan konstruksi yang lebih kokoh,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyayangkan belum adanya langkah nyata dari Dinas PUPR untuk memprioritaskan pembangunan jembatan tersebut, padahal kapasitas anggaran daerah dinilainya cukup memungkinkan.
“Apa yang menjadi kendala Dinas PUPR hingga belum mengindahkan keluhan masyarakat, saya kurang memahami. Namun setahu saya, APBD kita masih memungkinkan untuk mengalokasikannya,” ungkap Tajeri dengan nada kritis.
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa tugasnya sebagai wakil rakyat tidak hanya terbatas pada wilayah pemilihannya, melainkan untuk seluruh masyarakat Barito Utara. Menurutnya, infrastruktur dasar seperti jembatan memiliki dampak langsung terhadap konektivitas, mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dapat kembali meninjau kondisi jembatan tersebut dan memasukkannya sebagai prioritas dalam APBD Tahun 2026,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Tajeri menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas Bupati Barito Utara dalam menuntaskan persoalan tersebut.
“Saya yakin Bupati Barito Utara mampu menyelesaikan masalah ini. Beliau memiliki kompetensi di bidang teknik dan pengalaman sebagai mantan Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan