Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menegaskan bahwa alokasi anggaran dalam Rancangan APBD Perubahan 2025 akan diperkuat dan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Murung Raya, Heriyus, saat memberikan pidato jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Murung Raya, Selasa (9/9).

Heriyus menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghargai seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai representasi kepentingan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap masukan akan diakomodasi dalam penyusunan anggaran.

“Fokus RAPBD-P 2025 tetap diarahkan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, serta pemerataan pembangunan infrastruktur,” ujar Heriyus.

Evaluasi Berbasis Hasil Jadi Fokus Perencanaan

Bupati Heriyus juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menerapkan evaluasi berbasis hasil (result-based evaluation) untuk memperkuat sistem pelaporan dan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang. Langkah ini akan diarahkan untuk memastikan setiap program tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca JugaBupati Murung Raya Hadiri HUT Ke-32 Kalteng Pos, Terima Penghargaan atas Sinergi Publikasi Pembangunan

“Perencanaan ke depan harus lebih berorientasi pada hasil, termasuk menjabarkan secara jelas penurunan angka kemiskinan, dampak belanja modal terhadap akses jalan desa dan jembatan, serta peningkatan layanan publik dalam indikator pembangunan manusia,” jelasnya.

Respons Terhadap Dinamika Fiskal

Terkait kekhawatiran fraksi-fraksi DPRD mengenai ketidakseimbangan dinamika fiskal, Heriyus menjelaskan bahwa penurunan pendapatan sebesar Rp 99,6 miliar dan kenaikan belanja Rp 228,9 miliar terjadi akibat koreksi dana transfer pusat, khususnya dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus fisik pekerjaan umum.

“Penyesuaian ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yaitu koreksi proyek Dana Transfer yang berada di luar kewenangan daerah. Pemerintah daerah akan memastikan komponen DAK fisik dan DAU spesifik pekerjaan umum tetap berjalan optimal,” ungkapnya.

Heriyus menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan memastikan efektivitas anggaran dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.