Puruk Cahu – Sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) mengikuti kegiatan sosialisasi pemanfaatan data penduduk yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Acara berlangsung di Aula Cahai Ondui, Gedung B Kantor Bupati Murung Raya, Senin (4/8).
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, didampingi Asisten I Setda Mura, Rahmat K. Tambunan, serta dihadiri perwakilan 11 OPD yang telah memperoleh hak akses data kependudukan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rahmanto menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman perangkat daerah mengenai penggunaan data administrasi kependudukan untuk mendukung pelayanan publik.
“Pentingnya data administrasi kependudukan ini bagi program pembangunan daerah, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten,” ujar Rahmanto.
Ia menegaskan bahwa data kependudukan merupakan dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, merancang program pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Lebih lanjut, Rahmanto mengingatkan bahwa akses terhadap data penduduk juga harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme ASN yang bertugas mengelolanya.
“ASN yang diberikan akses harus profesional dan bertanggung jawab. Menjaga kerahasiaan data kependudukan adalah tanggung jawab besar agar tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Murung Raya, Regita, menjelaskan bahwa 11 OPD diundang untuk mengikuti sosialisasi ini agar memahami ketentuan terkait pengelolaan data kependudukan. Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari kerja dan mencakup aturan, prosedur, serta mekanisme pemanfaatan data.
“Dengan diberikannya hak akses kepada OPD, kami berharap masing-masing instansi dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan data penduduk, serta melaporkan penggunaan data secara berkala kepada Disdukcapil. Tidak boleh ada penyebarluasan data tanpa izin,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Mura berharap pemanfaatan data kependudukan dapat berjalan lebih terintegrasi, aman, serta mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan akuntabel.
Tinggalkan Balasan