MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi anggaran dan pengawasan setelah penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. Salah satu langkah yang akan segera dilakukan adalah menggelar kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah wilayah terpencil guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran tidak boleh hanya mengandalkan dokumen dan paparan dari eksekutif. Menurutnya, dewan memiliki tanggung jawab memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang selama ini kurang terjangkau layanan pembangunan.
“Penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi adalah bagian penting dari fungsi anggaran DPRD. Namun, kerja kami tidak berhenti di situ. Kunjungan lapangan akan kami intensifkan untuk memvalidasi data sekaligus mendengar langsung keluhan warga,” ujar Hj. Mery Rukaini dalam Rapat Paripurna II, Jumat (21/11).
Seluruh fraksi di DPRD Barito Utara mendukung rencana tersebut. Mereka sepakat bahwa pemahaman kondisi lapangan menjadi elemen penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Pembahasan APBD, menurut mereka, tidak boleh hanya berlangsung di ruang rapat tanpa melihat realitas yang dihadapi masyarakat.
Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis bukti, DPRD berharap dapat menyusun rekomendasi dan pandangan yang lebih komprehensif saat memasuki pembahasan dengan pemerintah daerah di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Komitmen dewan, tegasnya, adalah memastikan APBD 2026 menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
Tinggalkan Balasan