Puruk Cahu – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, menyampaikan seruan agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Menurutnya, pemerataan pembangunan, terutama pada desa-desa yang masih tertinggal dari sisi fasilitas publik, merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang dimaksud mencakup peningkatan kualitas jalan dan jembatan, perluasan jaringan listrik, serta penyediaan sarana air bersih. Bebie menilai bahwa sejumlah desa di Kalimantan Tengah, termasuk di Murung Raya, hingga saat ini masih belum memperoleh infrastruktur yang memadai sehingga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Di sejumlah desa masih banyak fasilitas dasar yang belum terpenuhi, mulai dari akses jalan dan jembatan yang belum layak, jaringan listrik yang terbatas, hingga sarana air bersih yang belum merata. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/10).
Bebie menjelaskan bahwa kerusakan jalan merupakan salah satu persoalan yang paling sering disampaikan masyarakat. Kondisi jalan yang tidak layak, menurutnya, berimbas langsung pada aktivitas warga, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
“Mayoritas warga di wilayah tersebut merupakan petani. Jalan desa menjadi akses utama mereka menuju lahan pertanian. Ketika jalannya rusak, otomatis kegiatan mereka terhambat. Situasi seperti ini tentu membutuhkan penanganan cepat dan terencana,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa meskipun setiap desa memperoleh alokasi Dana Desa (ADD), namun anggaran tersebut tidak dapat sepenuhnya mengatasi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur. ADD memiliki batasan penggunaan dan harus dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas lainnya, sehingga perbaikan jalan maupun sarana penunjang tidak bisa sepenuhnya ditutupi dari anggaran tersebut.
“Oleh karena itu, dukungan langsung dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa dapat dilakukan secara lebih optimal. Pemerintah harus hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut sekaligus memastikan masyarakat desa dapat menikmati hasil pembangunan secara cepat dan merata,” tutur Bebie.
Ia juga mengungkapkan bahwa isu infrastruktur pedesaan merupakan salah satu aspirasi yang paling banyak diterimanya saat pelaksanaan reses. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa masih sangat menantikan perhatian konkret dari pemerintah.
“Dalam setiap kunjungan reses, aspirasi terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur selalu muncul dan menjadi keluhan utama masyarakat. Karena itu, kami berharap pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur pedesaan sebagai prioritas utama. Dukungan pemerintah sangat penting untuk mendorong kemajuan desa serta memastikan pembangunan berjalan secara berkeadilan,” tegasnya.
Dengan adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah, Bebie optimistis bahwa pemerataan pembangunan akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Murung Raya.
Tinggalkan Balasan